LKPP RI Apresiasi Partisipasi Pemprov Bali dalam Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ 2026
Â
(Jakarta, Kamis, 17 September 2026) Rangkaian Virtual Expo SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi ditutup pada hari Kamis, 17 September 2026. Acara penutupan (Closing Ceremony) digelar di Ruang Roestam Sjarief Gedung LKPP Lantai 2, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.
Puncak acara ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia - LKPP sebagai bentuk apresiasi atas suksesnya pameran virtual yang telah berlangsung sejak 11 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, LKPP secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi aktif Pemerintah Provinsi Bali, yang diwakili Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, yang bertindak sebagai exhibitor.
Bersamaan dengan Closing Ceremony, LKPP juga meluncurkan Dashboard Strategi Integrasi Data Ahli Pengadaan yang Profesional (SIAP PRO). Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis LKPP dalam mengakselerasi transformasi Sistem Manajemen Talenta SDM pengadaan di seluruh Indonesia.
Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali mendapatkan kehormatan memberikan testimoni mengenai penyelenggaraan pameran virtual tersebut. Kepala Biro PBJEK menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung kebijakan dan inovasi yang digulirkan LKPP, serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Bali senantiasa mendukung dan menjadi salah satu gerbong utama di setiap langkah LKPP dalam mendorong transformasi pengadaan, guna mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang semakin berkualitas, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan berakhirnya Virtual Expo 2026 serta diluncurkannya Dashboard SIAP PRO, diharapkan kelembagaan dan kapasitas SDM pengadaan di tingkat pusat maupun daerah semakin terintegrasi, profesional, dan siap menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
