Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Laksanakan Pemusnahan Arsip Inaktif Tahun 2026



Â
Â
(Bali – 16 November 2026) Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali melaksanakan rapat dan tahapan akhir pemusnahan arsip inaktif Tahun 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA tersebut bertempat di Ruang Rapat Jalak Bali, Gedung Unit II Lantai 3, Kantor Gubernur Bali.Â
Â
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Advokasi, serta dihadiri oleh perwakilan Inspektur Pembantu (Irban) II Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kearsipan Biro Umum Setda Provinsi Bali, perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Bali, serta Tim Penilaian dan Pemusnahan Arsip Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.Â
Â
Kegiatan pemusnahan arsip inaktif ini merupakan langkah penyusutan terhadap arsip-arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak lagi memiliki nilai guna. Pelaksanaannya didasarkan pada hasil penilaian tim penilai arsip, persetujuan resmi melalui Surat Gubernur tanggal 14 September 2026, serta Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.Â
Â
Sebelumnya, arsiparis Unit Kearsipan telah menyeleksi arsip inaktif periode 2015–2017 yang menghasilkan sebanyak 116 berkas untuk dinilai dalam rapat penilaian pada 1 Juli 2026. Berdasarkan hasil penilaian dan klasifikasi terhadap 116 berkas tersebut, ditetapkan rincian sebagai berikut:Â
- Arsip Usul Musnah (Direkomendasikan): 108 berkasÂ
- Dipindahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD): 6 berkasÂ
- Arsip Permanen Vital: 1 berkasÂ
- Arsip Usul Statis: 1 berkasÂ
Â
Dengan demikian, sebanyak 108 berkas resmi direkomendasikan dan dilaksanakan pemusnahannya. Langkah penyusutan ini dilakukan sebagai wujud tertib administrasi dan tata kelola kearsipan yang akuntabel di lingkungan Setda Provinsi Bali, mengingat volume arsip yang terus meningkat seiring berjalannya tugas dan fungsi biro. Sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, berita acara dan laporan pelaksanaan pemusnahan arsip disusun untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali.Â