Dalam rangka Peningkatan Kinerja/Wawasan Pengelola Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke beberapa ULP Kabupaten di Bali, yakni :
- ULP Kabupaten Tabanan.
- ULP Kabupaten Badung.
- ULP Kabupaten Buleleng.
Dalam kunjungan kerja ini, dikomandani oleh Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali, dengan hasil kunjungan kerja yaitu sebagai berikut :
A. Kunjungan ke ULP Tabanan
Kunjungan ke ULP Tabanan dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2018, diterima oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Tabanan beserta Tim. Pada Kesempatan ini Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tabanan menjelaskan, bahwa :
a) status kelembagaan ULP : Permanen Struktural / Eselon III Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan No. 52 Tahun 2016, sebelumnya bersifat adhoc sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013, ULP Kabupaten Tabanan berada dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan.
b) Secara Umum pelaksanaan proses pengadaan di ULP Kabupaten Tabanan sudah berjalan dengan baik, dan memiliki 4 (empat) Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu :
- Menerima Rencana Pelaksanaan Pengaadaan (RPP).
- Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran.
- Pemilihan dan Penyimpanan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
- Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
c) SDM Pokja ULP, 15 orang belum ada jabatan Fungsional sampai tahun 2018, ULP Kabupaten Tabanan sedang mempersiapkan aplikasi di bidang percepatan pengadaan dan monitoring yang akan direncananya akan dirilis uji coba pada bulan Maret 2018.
B. Kunjungan ke ULP Badung
Kunjungan ke ULP Badung dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 2018, diterima oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Badung beserta Tim.
Pada kesempatan ini dijelaskan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Badung, status kelembagaan sudah Permanen Struktural sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan. ULP Kabupaten Badung berada dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan.
ULP Kabupaten Badung sudah merupakan ULP percontohan sebagai Center of Ecxellence (CoE). Sampai dengan Tahun 2017, tepatnya per Juli 2017 status CoE ULP Badung sudah mencapai 100% (22 dari 22 indikator), di saat ini kriteria /indikator ditambah menjadi 55 indikator tercapai 37 indikator.
Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali, meminta kerjasama, dukungan Kabupaten Badung dalam meningkatkan tingkat kematangan ULP Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali pada Tahun 2019, semua dapat berada di level 3 dan menjadi COE. Masukan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali, agar dilakukan Rakor ULP se-Bali untuk meningkatkan koordinasi, Secara Umum pelaksanaan proses pengadaan di ULP Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik. Sudah menerapkan kegiatan modernisasi pengadaan.
C. Kunjungan ke ULP Kabupaten Buleleng
Dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2018, diterima oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Buleleng dan Kepala Bagian E-Government Setda Kabupaten Buleleng. Dasar Hukum pendirian ULP Kabupaten Buleleng adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dab Pembangunan dengan bentuk Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pemerintah Kabupaten Buleleng. Secara Umum pelaksanaan proses pengadaan di ULP Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik. Salah satu Inovasi yang diterapkan adalah Aplikasi Buku Tamu, dimana setiap pihak yang berkepentingan terekam datanya secara digital.
Terhadap pengembangan Aplikasi di Kabupaten Buleleng, kedepannya agar dapat diaplikasikan dengan baik dan di sharing ke ULP Kabupaten/Kota se-Bali.
