Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tingkat Provinsi Bali yang dilaksanakan pada Tanggal 25 s/d. 26 April 2019 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama – Kantor Gubernur Bali. Rakor yang dibuka oleh Asisten III Sekda Provinsi Bali mewakili Gubernur Bali dan mengahadirkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dr.Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si sebagai keynote speaker, diikuti oleh seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota se-Bali.
Dalam arahannya, Kepala LKPP menekankan bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, kredibel dan akuntabel dibutuhkan profesionalisme dan integritas SDM pelaku pengadaan dari proses perencanaan pengadaan, tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan. Beliau juga menyampaikan pentingnya unsur pemenuhan kebutuhan pemerintah melalui pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketepatan waktu, ketepatan biaya, ketepatan kualitas dan ketepatan penyedia, dengan mengedepankan prinsip value for money.
Rakor yang diselenggarakan selama 2 hari tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi diataranya mendorong Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali dalam proses PBJ untuk menguatkan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasaan termasuk melakukan paket konsolidasi sebagai strategi PBJ dan tindaklanjut Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta penguatan peran APIP (Inspektorat).
