Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI memberikan penghargaan National Procurement Award 2018 untuk dua kategori kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 pada Selasa (30/11/2018). Dua kategori tersebut adalah Komitmen Penerapan Standar LPSE: 2014 dan kategori Pimpinan Instansi (K/L/Pemda) Terbaik dalam Komitmen dukungan Kelembagaan Barang/Jasa Pemerintah.
Penghargaan yang diserahkan oleh Kepala LKPP dan diterima oleh Asisten III Sekda Provinsi Bali didampingi Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa merupakan suatu bentuk apresiasi bagi para instansi/pelaku pengadaan dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel dan berkualitas. Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 merupakan forum bagi pemangku kepentingan, praktisi pengadaan, asosiasi untuk mendiskusikan isu-isu pengadaan, baik kebijakan dan inovasi, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, hingga pemikiran-pemikiran serta paradigma baru dalam mereformasi pengadaan Indonesia.
Kepala LKPP menyampaikan bahwa perubahan pola bisnis dan aktivitas pasar membawa perubahan terhadap kebutuhan sumber daya manusia sebagai pengelola dan unit pengelola pengadaan yang dituntut untuk lebih profesional dan memiliki kompetensi khusus maupun kompetensi teknis dalam bidang pengadaan barang/jasa. Perubahan di lingkup sumber daya manusia tersebut ditandai dengan penggabungan unit yang menangani proses pemilihan penyedia barang/jasa (ULP) dengan unit yang menangani sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) ke dalam wadah unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ)
