Bali, 15 Januari 2025 – Pemerintah Provinsi Bali terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama Tim Pendamping Review Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali, yang berlangsung di Four Star by Trans Hotel, Renon, Denpasar.
Rakor dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, diwakili oleh Kepala Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa. Pada kesempatan itu juga disampaikan beberapa materi terkait Pengadaan Barang/Jasa di Provisi Bali, yang dipaparkan oleh Pejabat Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi program BPJS Ketenagakerjaan segmen Jasa Konstruksi yang sebelumnya dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri pada 12 Desember 2024. Dalam rapat kali ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Bali berupaya mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja di sektor formal maupun informal, terutama pada sektor jasa konstruksi.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan kepesertaan tenaga kerja, khususnya di sektor jasa konstruksi yang memiliki risiko tinggi. Selain itu, pemerintah berharap dapat mencapai target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan arahan nasional. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk tim pendamping PBJ, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi tenaga kerja di Bali, sehingga tercipta perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
