Kegiatan Jalan Sehat, Pasar Murah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Donor Darah dalam rangka HUT ke-2 DPW IFPI Bali

(Bali, Jumat, 26 September 2025)
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, melepas peserta jalan sehat yang diselenggarakan DPW Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Bali di depan Kantor Gubernur Bali. Kegiatan ini menjadi rangkaian pembukaan Pekan Pengadaan Barang/Jasa 2025 bertema “Mendorong Pertumbuhan UMKM Lokal Bali melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Amanat Perpres 46 Tahun 2025.”

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Bali menyampaikan selamat atas HUT ke-2 IFPI Bali serta mengapresiasi kontribusi organisasi tersebut sebagai wadah pejabat fungsional pengadaan barang/jasa dari berbagai instansi. Ia meyakini IFPI Bali akan terus berperan penting dalam mendukung tata kelola pengadaan pemerintah yang efektif dan mendorong pembangunan daerah.

Sekda Provinsi Bali juga menekankan pentingnya olahraga bagi kesehatan, terutama bagi pelajar SMA/SMK. Ia mengingatkan generasi muda untuk membiasakan pola hidup sehat dan mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis guna mencegah penyakit seperti diabetes. Menurutnya, jalan sehat dan senam merupakan cara sederhana untuk menjaga kebugaran.

Sekda Provinsi Bali bersama istri, Ny. Widiasmini Indra selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Bali, juga turut mengikuti senam bersama dan meninjau pasar murah di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon. Pasar murah ini menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjadi ajang promosi bagi produk UMKM lokal.

Acara diikuti oleh seluruh OPD Pemprov Bali, pelajar SMA/SMK se-Kota Denpasar, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, serta anggota DWP Provinsi Bali. Suasana semakin meriah dengan senam bersama, pengenalan DPW IFPI Bali, pembagian doorprize, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pasar murah yang menampilkan produk UMKM binaan Dekranasda dan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali.

Melalui kegiatan ini, IFPI Bali diharapkan dapat memperkuat peran strategisnya dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan UMKM sebagai mitra pembangunan.