E-Katalog Lokal sebagai Upaya Onboarding UMKM ke Digital

Katalog elektronik (e-katalog) beserta proses E-Purchasing merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pengadaan barang/jasa yaitu meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Katalog elektronik merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah, sedangkan E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Sebagai ujung tombak dalam sistem pengadaan pemerintah, katalog elektronik bertujuan untuk mendorong organisasi Pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa.
Keberadaan katalog elektronik beserta proses E-Purchasing dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya bagi UMKM lokal yang berada di Pulau Bali. Katalog elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan katalog elektronik, pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.
Presiden RI Joko Widodo pada Peresmian Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM tanggal 28 Maret 2022, menekankan target 1 juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog LKPP harus tuntas di tahun 2022. Di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital, sudah seyogyanya UMKM dan koperasi harus ikut serta membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri. Sejalan dengan hal tersebut dibutuhkan pembenahan dari hulu sampai ke hilir agar produk UMKM semakin berkualitas dan kompetitif. Pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat harus ditingkatkan agar pengembangan UMKM dapat lebih fokus, terarah, dan berkelanjutan.
Jumlah etalase katalog lokal Provinsi Bali Tahun 2021 yang telah tayang adalah sebanyak 15 (Lima Belas) Etalase. Bertambahnya kebutuhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mendorong jumlah Etalase Katalog Lokal Provinsi Bali saat ini menjadi 43 (Empat Puluh Tiga) Etalase dengan rincian sebagai berikut:

Adapun jumlah pelaku usaha/UMKM yang telah terdaftar menjadi penyedia Katalog Lokal Provinsi Bali adalah sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) penyedia dengan jumlah produk yang telah ditayangkan sebanyak 4.043 (empat ribu empat puluh tiga) produk (Data per tanggal 9 Desember 2022). Data transaksi katalog lokal pada bulan November 2022 adalah 2.870 transaksi dengan nilai Rp. 28.504.507.866,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali berencana melakukan pengembangan katalog lokal dengan penambahan etalase baru untuk memperluas lingkup belanja perangkat daerah. Adapun etalase baru yang akan ditambahkan dalam Katalog Lokal Provinsi Bali adalah event organizer, pemeliharaan rutin jalan, pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, ruang kelas baru, pemeliharaan jaringan air, sistem penyediaan air minum (SPAM), jasa kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan, bahan kimia dan layanan bus.
Selain hal tersebut diatas, pengembangan katalog lokal juga dilakukan dengan melaksanakan Focus Group Disscusion (FGD) dalam penyusunan telaah produk dan sosialisasi etalase katalog lokal yang telah tayang dengan mengikutsertakan penyedia barang/jasa dan perangkat daerah pengguna (user). Diharapkan dengan metode tersebut menambah minat penyedia untuk mendaftar dalam katalog lokal dan mendorong perangkat daerah dalam menggunakan katalog lokal.
Upaya onboarding UMKM ke digital melalui e-katalog lokal ini merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mendorong UMKM bisa terus berkembang karena tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan keberpihakan kepada pelaku UMKM.
Tentu saja pelaku UMKM harus memahami teknologi, administrasi dan regulasi lainnya. Tetapi ini juga kesempatan bagi mereka untuk terus berkembang. Oleh karenanya, pemerintah perlu memberi pendampingan dan penguatan secara terus menerus kepada pelaku UMKM dengan harapan pelaku usaha memenuhi regulasi, pengembangan kualitas produk dan memiliki kemampuan pendukung lain di bidang teknologi informasi. Selain pendampingan juga dilakukan penguatan fungsi kurasi produk barang dan jasa yang disediakan pelaku UMKM melalui e-katalog lokal untuk memastikan produk yang disediakan berkualitas baik dan memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan pemerintah daerah.