Profil

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian mempunyai tugas:

  1. menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro;
  2. merumuskan kebijakan umum Biro serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  4. menilai prestasi kerja bawahan;
  5. mengkoordinasikan para Kepala Bagian/Koordinator;
  6. memberi petunjuk kepada Kepala Bagian untuk mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi lain sesuai bidang tugasnya;
  7. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
  8. menganalisa data penyusunan rencana kebutuhan barang, rencana pemeliharaan barang;
  9. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
  10. menyiapkan rumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan, dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  11. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  12. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  13. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota pokja pemilihan;
  14. menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ;
  15. mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan administrasi pembangunan;
  16. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
  17. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
  18. merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Sasaran, Rencana Strategis Setda, Penetapan Kinerja, Capaian Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro;
  19. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  20. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  21. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

 

Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana dan program kerja Bagian;
  2. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian dan Unit Substansi;
  3. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
  4. menilai prestasi kerja bawahan;
  5. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Biro;
  6. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bagian/Unit Substansi;
  7. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan monitoring, umum, pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, dan kepegawaian Biro;
  8. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian dan Unit Substansi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Biro;
  9. penyiapan bahan perumusan rancangan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa;
  10. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa;
  11. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa;
  12. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa;
  13. melaksanakan urusan penatausahaan Biro;
  14. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro.

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala Bagian;
  5. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bagian untuk disampaikan kepada Kepala Bagian;
  6. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  7. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
  8. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
  9. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
  10. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  11. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan, kehumasan dan keprotokolan lingkup Biro;
  12. menyelenggarakan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Biro;
  13. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
  14. mengolah bahan tindak lanjut laporan
  15. hasil pemeriksaan lingkup Biro;
  16. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  17. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  18. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
  19. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bagian;
  20. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  21. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  22. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.

 

Unit Substansi LPSE mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit Substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bagian;
  5. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  6. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  7. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  8. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.

 

Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit Substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bagian;
  5. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah;
  6. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan UKPBJ;
  7. menyiapkan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  9. memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa;
  10. mengelola informasi kontrak;
  11. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
  12. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
  13. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  15. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.

 

Kepala Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai rincian tugas:

  1. menyusun rencana dan program kerja Bagian;
  2. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit Substansi;
  3. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
  4. menilai prestasi kerja bawahan;
  5. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Biro;
  6. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Unit Substansi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Biro;
  7. penyiapan bahan perumusan rancangan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa, pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
  8. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa, pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
  9. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa, pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
  10. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa, pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
  11. mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  12. mengkoordinir pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
  13. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;
  14. mengkoordinasikan bantuan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
  15. mengumpulkan dan menyusun laporan Bagian, sebagai bahan laporan Biro;
  16. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro melalui Kepala Bagian yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro.

 

Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit Substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bagian;
  5. melaksanakan kegiatan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  6. melaksanakan riset dan analisis pasar pengadaan khusus barang/jasa;
  7. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa
  8. menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  9. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
  10. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;
  11. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
  12. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.

 

Unit Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Koordinator untuk disampaikan kepada Kepala Bagian;
  5. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  6. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
  7. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
  8. memfasilitasi pendampingan hukum bagi pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  9. membuat proses tindak lanjut atas hasil audit/pengawasan baik internal maupun eksternal;
  10. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.

 

Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan program kerja Sub Koordinator;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Koordinator untuk disampaikan kepada Kepala Bagian;
  5. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
  6. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
  7. melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ;
  8. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
  9. melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
  10. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi;
  11. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil UKPBJ;
  12. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
  13. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
  14. melaksanakan fasilitasi penilaian daftar usulan penetapan angka kredit pengelola pengadaan barang/jasa;
  15. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.

 

Unit Substansi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
  2. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit Substansi;
  3. membimbing dan memberi petunjuk kepada Sub Koordinator dan bawahan sesuai dengan peraturan perundang undangan;
  4. menilai prestasi kerja bawahan;
  5. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Biro;
  6. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Administrasi Pembangunan Daerah;
  7. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Administrasi Pembangunan Daerah;
  8. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Administrasi Pembangunan Daerah;
  9. mengkoordinasikan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Biro;
  10. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro.

 

Unit Substansi Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit Substansi untuk disampaikan kepada pimpinan;
  5. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, dan sumber daya alam;
  6. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, dan sumber daya alam;
  7. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, dan sumber daya alam;
  8. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro.

 

Unit Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit Substansi untuk disampaikan kepada pimpinan;
  5. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  6. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  7. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  8. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro.

 

Unit Substansi Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit Substansi untuk disampaikan kepada pimpinan;
  5. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pembangunan Daerah;
  6. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Administrasi Pembangunan Daerah;
  7. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan Daerah;
  8. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro.

Aplikasi Terkait

SIRUP

Merupakan sistem informasi Rencana Umum Pengadaan pengadaan setiap K/L/PD

Menuju Link

LPSE

Merupakan sistem informasi layanan pengadaan secara e-tendering maupun e-nontendering

Menuju Link

Siangsa

Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang memfasilitasi untuk meonitoring pengadaan

Menuju Link

E-Katalog

Sistem informasi yang memberikan fasilitasi belanja secara
e-purchasing

Menuju Link

Si-Manta

Merupakan Repositori Pengetahuan Barang/Jasa untuk memudahkan SDM PBJ atau masyarakat umum

Menuju Link

SIAP

Merupakan sistem informasi administrasi pengyunjung dan penilaian pelayanan Biro PBJ

Menuju Link