Profil

Dasar Hukum

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi keberhasilan tujuan strategis organisasi dan program kerja pemerintahan. Untuk itu hasil Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dituntut agar berkualitas dengan harga yang kompetitif dan pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dan pembangunan daerah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun dasar hukum pembentukan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali yaitu:

  1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Peraturan Kepala LKPP RI No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
  3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dimana Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan unsur staf Pemerintah Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menentukan kebijakan. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala Biro, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Aplikasi Terkait

SIRUP

Merupakan sistem informasi Rencana Umum Pengadaan pengadaan setiap K/L/PD

Menuju Link

LPSE

Merupakan sistem informasi layanan pengadaan secara e-tendering maupun e-nontendering

Menuju Link

Siangsa

Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang memfasilitasi untuk meonitoring pengadaan

Menuju Link

E-Katalog

Sistem informasi yang memberikan fasilitasi belanja secara
e-purchasing

Menuju Link

Si-Manta

Merupakan Repositori Pengetahuan Barang/Jasa untuk memudahkan SDM PBJ atau masyarakat umum

Menuju Link

SIAP

Merupakan sistem informasi administrasi pengyunjung dan penilaian pelayanan Biro PBJ

Menuju Link